Konsep membangun dari daerah pinggiran ini disambut baik oleh sejumlah kalangan, dan menjadi diskursus, mengenai konsep, dan implementasinya untuk direalisasikan. Focus Group Diskusi (FGD) Memo Timur, Indonesian Crisis Centre (ICC) dan Transparansi Akuntabilitas dan Partisipasi Publik (TrAPP), beberapa waktu lalu terus mengkaji berbagai persoalan yang ada di kabupaten Jember, Mulai dari aspek pendidikan, sosial-budaya, ekonomi, politik, kesehatan sampai pada Ideologi yang mulai masuk dan berkembang di daerah ini.
"Masyarakat Cerdas Indonesia Kuat"
Jember yang merupakan daerah terbesar ke-3 setelah kabupaten Malang, merupakan daerah Agraris, dipamana penduduknya dengan mata pencaharian, Petani, buruh tanai, nelayan, pedagang, PNS, Pejabat Publik, dan lain sebagainya.
Bagaimana dengan pendidikan di Jember? Angka buta huruf masyarakat Jember masih sangat rendah, bahkan lebih rendah dari kabupaten tetangga, seperti banyuwangi, hal inilah yang harus di dorong oleh semua lapisan masyarakat untuk mewujudkan program "memprioritaskan pembangunan dari pinggiran", tentu saja Bupati Jember dan Wakilnya sudah memiliki segudang rencana "Jember By Desain", walaupun masih cukup banyak para tokoh di Jember yang belum memahami arah kebijakan dari Bupati dan wakil Bupati Jember ini.
Daerah ini memiliki kekayaan yang luar biasa, sehingga harus di kelola secara maksimal dan profesional, sehingga akan menghsilkan sesuatu yagn membanggakan, terutama dalam hal Pendidikan yang sangat perlu untuk di prioritaskan mengingat Jember sebagai kota agraris dan rendahnya SDM akan menghambat laju pembangunan di daerah ini.
Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil atau daerah pinggiran, tentu saja akan meningkatn SDM, sehingga akan mempercepatnuk diput proses pembangunan.
Rendahnya SDM di Jember, karena dipicu oleh faktor dan kualitas pendidikan, dan rendahnya kualitas pendidikan karena dipicu oleh faktor ekonomi, sehingga semuanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Membangun daerah dari pinggiran beberapa hal yang harus diprioritaskan, pertama infrastruktur pendidikan, serta pendidikan gratis bagi keluarga yang kruang mampu, kedua infrastruktur jalan sebagai akses melesatnya pembangunan ekonomi dan menciptakan perekonomian kratif dalam rangka mengurangi pengangguran, dan ketiga pelayanan kesehatan dan hukum bagi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi sangat sadar, dan patuh terhadap hukum yang berlaku.
0 Comments
